Pemekaran Daerah Diperlukan Agar Pembangunan Lebih Optimal

11-02-2016 / KOMISI II

 

Anggota Komisi II DPR Ammy Amalia Fatma Surya (F-PAN) menilai bahwa pemekaran daerah adalah hal yang penting agar pembangunan di daerah tertinggal bisa berjalan optimal.  Ini menjadi perhatian serius bagi DPR mengingat beberapa daerah di Indonesia masih memiliki ketimpangan yang cukup besar dibanding daerah lain.

 

“Jika pembangunan di tingkat propinsi dan kabupaten belum maksimal dibanding daerah lain maka perlu dilakukan pemekaran. Daerah yang belum mendapatkan perhatian pemerintah perlu segera mendapatkan perhatian khusus.” ujar Ammy ketika ditemui usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat, Provinsi Sulawesi Timur dan Kabupaten Muna Timur yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Lukman Edy di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (10/02).

 

“Pembangunan infrastruktur perlu dioptimalkan, sekarang ini perkembangan infrastruktur yang bisa dilihat adalah di Pulau Jawa. Sementara di pulau seperti  Kalimantan, Sulawesi dan Papua belum terlihat perkembangan yang signifikan.” papar anggota DPR Dapil Jawa Tengah VIII ini.

 

Salah satu daerah yang direncanakan menjadi daerah otonom baru adalah Cilacap Barat yang juga dipandang sebagai segitiga emas yang berbatasan langsung antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Cilacap juga memiliki perputaran niaga yang cukup besar karena memiliki pelabuhan sehingga banyak kapal transit. “Sehingga potensi pertumbuhan akan menjadi besar jika ditunjang dengan pemerintahan yang baik dan bisa memperhatikan daerahnya,” pungkasnya. (hs,mp)/foto:runi/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...